Mahasiswa yang menjadi pemilih pemula diajak untuk mewaspadai isu politik identitas yang akan banyak beredar di berbagai media, terutama media sosial, menjelang penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 mendatang.
“Politik identitas yakni suatu politik yang menggunakan identitas-identitas sosial untuk memenangkan pertarungan politik atau menyerang lawan-lawan politik. Identitas sosial itu (berupa) agama, etnik, latar belakang budaya, dan ada juga yang disebut identitas bersifat ekonomi, sepert kaya dan miskin,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kominfo), Usman Kansong, dalam Seminar Nasional Dialektika Kebijakan Komunikasi Publik Menghadapi Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Auditorium Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, Tangerang, Banten pada Selasa (6/12/2022).
Dirjen IKP Kominfo mengatakan, politik identitas itu merupakan pemicu terjadinya polarisasi atau pembelahan kelompok juga aliran di masyarakat jika dibarengi dengan berita palsu (hoaks) dan disebarluaskan media massa serta media sosial.
Begitu berpengaruhnya politik identitas, hingga membuat tema itu menjadi fokus perhatian Usman Kansong ketika membuat disertasi yang berhasil meloloskannya meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia (UI) beberapa waktu lalu.
“Sebetulnya disertasi saya fokus dalam mediatisasi, teori itu tidak terlalu populer di Indonesia dan Amerika Serikat, tapi populer di Eropa Utara, seperti Swedia,” imbuh Usman Kansong.
Menurut Dirjen Usman, teori itu ingin menjabarkan interaksi antara media dan aktor politik dalam dunia politik, bagaimana media melihat aktor politik maupun pesan-pesan yang dia sampaikan dan bagaimana aktor politik menggunakan media guna menyampaikan pesan politiknya dan kampanyenya.
Strategi politik identitas ternyata tidak hanya diterapkan di Indonesia, melainkan juga di Amerika Serikat (AS). Sejak masa pemilihan presiden era 1960-an lalu antara Richard Nixon yang berasal dari kelompok mayoritas Kristen Protestan dan John F Kennedy dari kelompok minoritas Katolik, yang dimenangkan Kennedy.
“Saya berharap di pemilihan legislatif (pileg) dan pilpres pada 2024 mendatang tidak menggunakan politik identitas, sehingga negarawan yang lahir dari proses itu adalah negarawan yang baik,” imbuh Dirjen IKP.
Dia juga mengimbau agar semua pihak yang telibat langsung dalam pemilu serentak 2024 agar bersama-sama menggunakan strategi politik yang baik dan tidak menyebarkan hoaks, terutama di media sosial.
“Mari kita singkirkan politik identitas karena terbukti menyebabkan pembelahan di dalam masyarakat,” pungkas Usman.
Turut menjadi narasumber dalam seminar itu Direktur Pengelolaan Media Ditjen IKP Kementerian Kominfo Nursodik Gunarjo dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin.
Berita ini tayang di infopublik.id
