Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik. Polemik ini tak hanya bergulir di ranah hukum, tapi juga merambah ke ranah politik, menciptakan perdebatan sengit di tengah masyarakat.

Sejumlah pihak pun angkat bicara. Hadir dalam konferensi pers, Petrus Celestinus, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, serta Fred Jamanik, perwakilan Tumprojo. Mereka mendesak klarifikasi dan bahkan melayangkan somasi terkait tuduhan yang dinilai menyesatkan.

Sementara itu, Prof. Gun Gun Herianto, Guru Besar Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menilai isu ini adalah peristiwa hukum dan politik yang berkelindan. Ia menjelaskan, opini publik terbentuk melalui tiga tahap: brainstorming, konsolidasi, dan kepastian. Karena kepastian hukum belum jelas, wacana ini terus berkembang liar.

Presiden Joko Widodo sendiri sempat menyebut adanya 'orang besar' yang berada di balik isu ijazah palsu ini. Pernyataan simbolik itu, menurut para analis, merupakan bagian dari strategi komunikasi politik, menggunakan teknik equivocal communication dan card stacking untuk menciptakan efek domino di ruang publik.

Pernyataan itu pun memunculkan tafsir beragam. Ada yang menilai Jokowi sedang melakukan manajemen konflik politik, ada pula yang menilai ini berpotensi menjadi bumerang jika tidak terkelola dengan baik.

Kasus ijazah palsu ini pada akhirnya bukan sekadar soal dokumen pendidikan, melainkan pertarungan legitimasi politik, sumber daya, dan kepercayaan publik. Pertanyaan terbesarnya: siapa yang akan memperoleh keuntungan politik dari isu ini? Dan apakah Jokowi akan keluar sebagai pihak yang semakin kuat, atau justru sebaliknya?

Sumber : https://youtu.be/DQ8xhu3BrCI?si=86T6ZeXftaJvrFBH