KUATKAN PENGARUSUTAMAAN LITERASI MEDIA DAN POLITIK JELANG PEMILU 2024, FDIKOM SUKSES GELAR SEMINAR NASIONAL
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM) UIN Jakarta, menyelenggarakan seminar nasional dengan tajuk “Literasi Media dan Politik Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024: Mitigasi Konflik SARA dan Penguatan Partisipasi Warga”. Dengan menghadirkan banyak narasumber, seminar tersebut sekaligus menjadi langkah awal kerjasama Fdikom UIN Jakarta dengan KPU RI, KPI pusat, dan Asosiasi Komunikasi Penyiaran Islam (ASKOPIS), yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Acara tersebut sukses digelar pada Selasa (23/5), di Gedung Auditorium Harun Nasution UIN Jakarta.
Dekan Fdikom UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si dalam sambutannya menyampaikan terimaksih dan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang berkontribusi pada pelaksanaan seminar nasional ini. Dekan Fdikom juga menyampaikan dua tujuan utama penyelenggaraan seminar nasional ini”
“Terdapat dua tujuan utama penyelenggaraan seminar nasional ini, yaitu inisiatif Fdikom untuk melakukan pengarusutamaan literasi politik dan media di lingkungan akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan mematangkan Kerjasama kelembagaan Fdikom UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Lembaga-lembaga eksternal: Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan Asosiasi Komunikasi Penyiaran Islam (ASKOPIS)”.
Rektor UIN Jakarta, Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D., menjelaskan, literasi politik berperan penting bagi masyarakat, karena dengan memiliki pemahaman terkait politik atau pemilu akan memberikan suatu hal yang lebih esensial bagi masyarakat. Selain itu, mahasiswa memiliki banyak peran terkait upaya mitigasi konflik yang akan timbul menjelang pemilu nantinya, yakni dengan menyebarluaskan informasi baik mengenai makna pemilu dan makna politik.
“Mahasiswa juga berperan untuk bersosialisasi dengan masyarakat terkait pemilu, serta menyadarkan masyarakat untuk mementingkan urusan kehidupan sosial dan kenegaraan. Saya harap dari seminar ini, mahasiswa dapat lebih memahami tentang pemilu, dan menghindari informasi yang tidak akurat,” tuturnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P., mengatakan, menjelang pemilu diperlukan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat, bahwa pemilu merupakan ajang memilih pemimpin dan bukan memilih musuh. Oleh sebab itu, tiap masyarakat diminta untuk memiliki keyakinan terhadap pilihannya masing-masing.
“Meskipun masih ada beberapa masyarakat yang tidak ikut memilih, nantinya mereka tetap harus menerima hasil secara bersama dan setiap orang yang tidak ikut turut memilih, maka dirinya akan tetap terikat dengan konstitusi atau keputusan masyarakat yang memenangkan pilihannya,” jelasnya.
Dirinya berharap masyarakat dapat memilih pemimpin di pemilu 2024 dengan kesadaran penuh untuk membangun kehidupan bangsa. Walaupun dalam pemilu harus ada yang kalah dan menang, namun hal tersebut wajar mengingat pemilu merupakan proses memilih pemimpin yang hasilnya harus ditaati bersama.
(APE)